All posts by DPMPTSP

Dinas PMPTSP Prov. Kalsel menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Promosi Penanaman Modal secara Virtual pada Selasa, 27 April 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. Bertindak sebagai narasumber Kepala Dinas PMPTSP Prov. Kalsel bersama dengan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dengan materi pembahasan potensi investasi Kawasan Industri Terpadu Mantuil dan Pasar Induk yang berlokasi di Kota Banjarmasin insuflavel comprar.

Pada kegiatan tersebut diberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengekspose potensi investasi yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota dalam rangka menjadikan potensi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor (ready to offer) yang selanjutnya menjadi bahan untuk Investment Challenge yang akan siap bersaing sebagai potensi investasi potensial.

Kadis PMPTSP Kalsel Ir. Nafarin didampingi Sekretaris dan jajarannya Kamis, 22 April 2021 mengikuti acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 dengan tema “Memantapkan Pemulihan Ekonomi Dan Sosial dengan Memperhatikan Lingkungan” secara daring dengan menggunakan video conference. Saat yang bersamaan juga mengikuti Sosialisasi Pemangku Kepentingan Kegiatan Penilaian Kinerja PTSP dan Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM.

insuflavel pequeno

“Dan terhadap pendidikan itu janganlah hanya akal yang dipertajam, tetapi budi pun harus dipertinggi” (RA Kartini), Segenap Pimpinan dan Karyawan Karyawati Dinas PMPTSP Kalsel mengucapkan selamat memperingati HARI KARTINI 21 April 2021, semoga semangat juang RA Kartini menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh perempuan di sekitar kita comprar insuflaveis.

Kepala Dinas PMPTSP Prov. Kalsel, H Nafarin didampingi oleh Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Monev Tematik Pendapatan, Aset, Perizinan, Pengadaan dan Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa 20 April 2021 bertempat di Ruang Rapat H Maksid Setda Prov. Kalsel. Kegiatan ini dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan dihadiri oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta beberapa SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam rapat terebut, Kepala Satgas Korsupgah Wilayah III KPK, Edi Suryanto menyampaikan 8 (delapan) area intervensi Satgas Pencegahan KPK antara lain Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, PTSP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa parque insuflaveis.

Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta penyampaian indikator dan sub indikator yang harus dipenuhi dalam pencapaian aksi KPK.

Kadis PMPTSP Kalsel didampingi seluruh pejabat struktural administrator dan pengawas mengikuti acara Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS bertempat di Ruang Rapat Dinas, Kamis 15 April 2021. Acara dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menyampaikan bahwa PermenPANRB ini mengatur aspek kinerja yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan aufblasbarer hindernisparcours. Sebagi narasumber acara ini adalah  Kepala BKD Kalsel yang menceritakan bahwa PermenPANRB yang berisi 294 Halaman ini merupakan bagian dari Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Kadis PMPTSP Kalsel menjadi narasumber Studi Lapangan Kinerja Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. Dalam acara tersebut Kadis didampingi para Pejabat Administrator serta Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset, Kasuibag Umum dan Kepegawaian. Studi Lapangan yang rencana awalnya dilakukan kunjungan ke Banjarbaru, namun dikarenakan kondisi Kota Palangka Raya dalam status zona merah covid-19 maka diganti dengan metode daring /Studi Lapangan Virtual pista americana hinchable. Materi dan tanya jawab antara peserta pendidikan dengan Kadis DPMPTSP Kalsel diantaranya adalah tentang peran kepemimpinan, inovasi pelayanan, kompetensi dan pemberdayaan SDM, pembangunan jejaring kerja dan kolaborasi pemangku kepentingan, penerapan manajemen kinerja, penerapan manajemen resiko, planning and budgeting, serta pemanfaatan teknologi.

Kadis PMPTSP Kalsel didampingi Kabid Perizinan Infrastruktur dan Sosial menghadiri rapat bersama Komisi II DPRD Kalsel dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Rabu 14 April 2021. Pimpinan Rapat adalah Ketua Komisi II bapak Imam Suprastowo dengan peserta dari Dinas PMPTSP, Bakeuda dan Dinas ESDM Kalsel castillo inflable. Terkait Optimalisasi PAD Dinas PMPTSP telah melakukan inventarisasi dan terdapat 50 perushaan pemegang izin SIPA yang terdata. Dinas PMPTSP juga telah melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan instansi terkait untuk mengawal perusahaan yang belum berizin SIPA agar segera mengurus.

Kepala Dinas PMPTSP Kalsel diwakili Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha mengikuti Rapat Asistensi dan Supervisi Daerah dalam Menyederhanaan Regulasi dan Penanaman Modal Jumat 9 April 2021. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan sinergitas perencanaan dengan pelaksanaan, konsolidasi antar Kementerian Koperasi dan UMKM, mendorong Pemda dalam membuat database UMKM. Acara ini dibuka oleh Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri R. Budiono. Dalam PP No 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yaitu penguatan kewirausahaan UMKM berupa penguatan di bidang Kemitraan UMKM dengan pengusaha besar yang terkait dengan rantai produksi, target dari presiden 2 juta UMKM bisa memasarkan produk secara online. Menko kemaritiman menggandeng Idea (Asosiasi e-commerce Indonesia) namun pelaksanaannya lebih dari 3,8 juta yg telah on boarding. UMKM yg bermitra wajib memiliki NIB, insentif bagi pelaku Usaha yang bermitra campo de futbol hinchable. Terkait perubahan UU 20/2008 ke UU 11/2020 yang diturunkan PP 7/2021 Pada UU Cipta Kerja, Koperasi dan UMKM mendapatkan porsi yang signifikan dan diharapkan pengaturan tersebut dapat memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM serta Penyusunan data tunggal ini akan bekerja sama dengan BPS untuk melakukan sensus, tidak untuk menghitung jumlah tapi untuk mendapatkan data UMKM berdasarkan by name by address. Narasumber dari Bappenas menyampaikan Fokus pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi di sektor UMKM, dalam hal ini di tunjuk 5 provinsi yang menjadi Pilot Projects prioritas nasional. Dalam Highlight Mayor Projects RKP 2022 diprioritaskan dalam menentukan Komoditas Unggulan yang ada di daerah.

Kadis PMPTSP Kalsel bersama dengan para kepala SKPD melakukan kegiatan Kick Off RHL APBN dan Penanaman Serentak 1 Juta Pohon Se-Kalimantan Selatan pada hari Jumat, 9 April 2021 pukul 08.00 WITA di RTH Embung Lok Udat Guntung Payung Landasan Ulin Utara. Sedangkan Sekretaris Dinas memimpin pelaksanaan penanaman di sekitar kantor Dinas PMPTSP Kalsel bersama dengan seluruh karyawan karyawati tiendas de campaña inflables.

Kepala Dinas PMPTSP Kalsel diwakili Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha mengikuti Rapat Asistensi dan Supervisi Daerah dalam Menyederhanaan Regulasi dan Penanaman Modal Jumat 9 April 2021. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan sinergitas perencanaan dengan pelaksanaan, konsolidasi antar Kementerian Koperasi dan UMKM, mendorong Pemda dalam membuat database UMKM. Acara ini dibuka oleh Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri R. Budiono. Dalam PP No 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yaitu penguatan kewirausahaan UMKM berupa penguatan di bidang Kemitraan UMKM dengan pengusaha besar yang terkait dengan rantai produksi, target dari presiden 2 juta UMKM bisa memasarkan produk secara online. Menko kemaritiman menggandeng Idea (Asosiasi e-commerce Indonesia) namun pelaksanaannya lebih dari 3,8 juta yg telah on boarding. UMKM yg bermitra wajib memiliki NIB, insentif bagi pelaku Usaha yang bermitra. Terkait perubahan UU 20/2008 ke UU 11/2020 yang diturunkan PP 7/2021 Pada UU Cipta Kerja, Koperasi dan UMKM mendapatkan porsi yang signifikan dan diharapkan pengaturan tersebut dapat memberikan kepastian usaha dan pengembangan usaha bagi Koperasi dan UMKM serta Penyusunan data tunggal ini akan bekerja sama dengan BPS untuk melakukan sensus, tidak untuk menghitung jumlah tapi untuk mendapatkan data UMKM berdasarkan by name by address inflables para niños. Narasumber dari Bappenas menyampaikan Fokus pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi di sektor UMKM, dalam hal ini di tunjuk 5 provinsi yang menjadi Pilot Projects prioritas nasional. Dalam Highlight Mayor Projects RKP 2022 diprioritaskan dalam menentukan Komoditas Unggulan yang ada di daerah.