Loading
Kepala Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial Ibu Lailatul Qadariah, SH, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi terkait Baku Mutu Air Permukaan Terkait PP No 22 Tahun 2021 tentanah Acuan Baku Mutu Air Permukaan, Rabu 31 Juli 2024.
Rapat ini dihadiri oleh SKPD Terkait yaitu dari DLH, PUPR, Biro Hukum dan BWS Kalimantan III.
Staf pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Bapak A. Zaini Miftah, ST dan Bapak Rahmat Maulana, A.Md.Kom menghadiri acara Rapat Koordinasi Integrasi Database Terkait MCP KPK yang diselenggarakan oleh Bapenda Prov. Kalsel, Rabu 31 Juli 2024.
Rapat ini juga dihadiri oleh BPKAD, dan kemudian dibuka oleh Sekretaris Bapenda Prov. Kalsel, Bapak H. Munazir Hadrani, S. AP, M.M dan dipandu oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Pendapatan dan Aplikasi pendapatan, Bapak Andi Irawan, S.Kom.
Hasil rapat dijelaskan saat ini integrasi SIMAPAN dengan SIPAPAN terputus dikarenakan pada Instansi Bapenda sebagai pengelola SIPAPAN sekarang terdapat perubahan pengelola dan API Integrasi Sistem, sehingga perlu dilakukan rapat tindak lanjut secara teknis antara pengelola SIPAPAN yang terdahulu (yang ada di BPKAD) dengan tim teknis di Bapenda. Sedangkan pada integrasi Pajak Kendaraan Bermotor kewenangannya sudah berpindah ke OSS. Kedepannya akan diselenggarakan Rapat Teknis antara Tim IT DPMPTSP Prov Kalsel dengan Bapenda Prov Kalsel.
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Ibu Wahdatun Nisssa Alkaff, SH menghadiri Puncak Hari Anak Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dengan Tema “Anak Terlindungi Indonesia Maju”, Rabu 31 Juli 2024 bertempat di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.
Acara ini dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan (H. Sahbirin Noor), Ketua TP. PKK Prov.kalsel (Hj. Raudhatul Jannah), dan Ketua DPRD Prov.Kalsel (H. Supian HK), Kepala SKPD Prov.Kalsel dan seluruh Forkopimda lingkup Prov.Kalsel serta perwakilan siswa/i TK, SD, SMP, SMU dan SMK.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bapak Akhmad Nabhansyah, S.Hut menghadiri Undangan Konsultasi Rencana Tindaklajut Pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Prov.Kalsel. Yang dilaksanakan di Kementerian Perindustrian RI , Jl.Gatot Soebroto , Senin, 29 Juli 2024, Jakarta.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappeda Prov.Kalsel yang dihadiri Dpmptsp Kalsel, Dinas Perindustrian Kalsel, Dinas PUPR Kalsel, Dinas Nakertrans Kalsel, Dinas Perindusrian, Bappeda, Dinas PUPR Kab/ Kota Banjarmasin, Tapin, Tabalong,Kotabaru,Tanah Bumbu, Tanah laut, Barito Kuala.
Dan juga dihadiri Dari Kementerian Perindustrian, Ahli Madya Kewilayahan Industri, Tim KI dan KEK Kementerian Perindustrian, Ketua Tim Kerja Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Infrastruktur dan Konektivitas, serta Perindustrian RI.
Dilaksanakannya kegiatan ini bertujuan dalam rangka Akselerasi dan Sinkronisasi Program serta kegiatan pengembangan KI/KEK ( Mekar Putih, Jorong, Batu Licin, Seradang, Mantuil, di Kalsel.
Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan SDA Baoak H. Alfiannor Elmi, S.Pi, MM menghadiri Rapat Koordinasi dan Suvervisi PTSP Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Direktorat dekonsentrasi kementerian dalam negeri, Selasa tgl 23 Juli 2024 bertempat di Orchardz Hotel Jayakarta di jakarta.
Yang menjadi Narasumber pada acara ini antara lain dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelauatan dan Perikanan, serta Kementerian ESDM.
Materi yang disampaikan oleh Kementerian dalam negeri mengenai pendelegasian izin harus tercantum dalam regulasi yang jelas dituangkan dalam Pergub, Perwali, Perbup. Apabila ada regulasi yang baru yang ditebitkan oleh kementerian maka pemerintah daerah bisa menyesuaikan mengenai perizinan berusaha tersebut, kemudian materi yang disampaikan oleh Kementeian Perizinan Kelautan dan Perikanan bahwa untuk penangkapan diatas 12 mil maka itu kewenangan kementerian dengan ketentuan
Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan SDA Baoak H. Alfiannor Elmi, S.Pi, MM menghadiri Rapat Koordinasi dan Suvervisi PTSP Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Direktorat dekonsentrasi kementerian dalam negeri, Selasa tgl 23 Juli 2024 bertempat di Orchardz Hotel Jayakarta di jakarta obstacle course for adults.
Yang menjadi Narasumber pada acara ini antara lain dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelauatan dan Perikanan, serta Kementerian ESDM.
Materi yang disampaikan oleh Kementerian dalam negeri mengenai pendelegasian izin harus tercantum dalam regulasi yang jelas dituangkan dalam Pergub, Perwali, Perbup. Apabila ada regulasi yang baru yang ditebitkan oleh kementerian maka pemerintah daerah bisa menyesuaikan mengenai perizinan berusaha tersebut, kemudian materi yang disampaikan oleh Kementeian Perizinan Kelautan dan Perikanan bahwa untuk penangkapan diatas 12 mil maka itu kewenangan kementerian dengan ketentuan
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Ibu Wahdatun Nissa Alkaff, SH menghadiri Rapat Evaluasi SPBE 2024 dan Workshop Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan SPBE, dimana Kepala Dinas PMPTSP menjadi salah satu anggota Tim Koordinasi Penyelenggaraan SPBE dan Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Informasi menjadi salah satu Tim Pokja Layanan dan Tim Asesor Internal sesuai dengan SK Gubernur Kalsel No.100.3.3.1/094/KUM/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Asesor Internal SPBE Pemprov kalsel, Adapun untuk PIC arsitektur SPBE yang mewakili dari Dinas PMPTSP Prov Kalsel yaitu Saudara Rachmat Maulana.
Kepala Dinas PMPTSP Prov Kalsel Bapak Endri, AP, M. AP Membuka sekaligus memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi High Level Meeting Tahun 2024 berkolaborasi bersama Bank Indonesia Perwakilan, dengan tema “Ekonomi Kalsel Maju dan Sejahtera, Kamis 18 Juli 2024 Bertempat di Hotel Galaxy Banjarmasin.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kadin Kalsel, Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, Dinas PMPTSP Kota Banjarmasin, Dinas PMPTSP kota Banjarbaru, Dinas PMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut.
Ibu Shinta Laksmi Dewi selaku Ketua Umum Kadin Kalsel juga turut Memberikan Sambutan dengan hangat dan baik pada rapat ini.
Kemudian acara dilanjutkan dengan paparan bersama Bapak Erwin Syafii dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan bouncy castle with a slide.
Diadakannya Rapat ini bertujuan untuk mempertemukan calon investor dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait, untuk memaparkan potensi investasi tersebut diantaranya ada :
1. PLTA Bendungan Kusan Kabupaten Tanah Bumbu,nebulizers
2. Rumah Pemotorigan Unggas (RPU) Modern Banjarmasin,
3. Hotel Aerocity Banjarbaru
4. Kawasan Industri Jorong Tanah Laut.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bapak Akhmad Nabhansyah, S. Hut menghadiri Undangan Rapat Pengembangan Kawasan Industri Berkelanjutan melalui Penataan Ruang Efisien, Rabu 17 Juli 2024 bertempat di ruang Aula Besar Dinas PUPR Prov. Kalsel.
Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang dihadiri peserta dari Dinas PUPR Prov.Kalsel, Bappeda Kalsel, Dinas PMPTS Prov.Kalsel, Dinas Perindustrian Prov.Kalsel, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov.Kalsel, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan prov.Kalsel, Dinas Perhubungan Prov.Kalsel, Dinas ESDM, BPBD Prov.Kalsel, dan Dinas PUPR Kab/Kota, serta Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP Kalsel), Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia Wilayah Kalimantan (ASPI Korwil Kalimantan) dan juga Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Banjarmasin.
Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Informasi Ibu Wahdatun Nissa Alkaff, SH menghadiri Rapat Paripurna, Rabu 17 Juli 2024.
Agenda Pertama pada rapat ini yaitu dengan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2025-2045 menjadi PERDA, Kemudian Agenda yang kedua yaitu Pendapat akhir Gubernur terhadap Pengambilan Keputusan DPRD tersebut diatas inchables.