Archives October 2020

Kadis PMPTSP Prov. Kalsel diwakili Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Kabid Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada hari Selasa 27 Oktober 2020 menghadiri Rapat finalisasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional “Banjarbakula” bertempat di Aula Ruang Rapat Dinas PUPR Prov Kalsel. Rapat juga dihadiri oleh SKPD Lingkup Provinsi dan 5 Kabupaten Kota yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Dan Kab Barito Kuala.chongqichengbao

Kadis PMPTSP Prov Kalsel menyampaikan potensi investasi di Provinsi Kalimantan Selatan dalam àcara Rakor Penyusunan Peta Peluang Investasi Provinsi Kalimantan Selatan – Industri Smelter Kotabaru yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyelenggaraan Industri Agribisnis dan SDA Lainnya Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM bertempat di Hotel Novotel Banjarbaru pada Senin 26 Oktober 2020. Acara tersebut membahas penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan pada sektor pariwisata dan pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan kawasan dan infrastruktur penunjang kawasan TA 2020. Topik pertemuan hari itu yaitu Industri Smelter di Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan terkait penyiapan Kebutuhan Penyusunan Dokumen Feasibility Study anel de boxe inflavel. Hadir dalam acara tersebut dari Bappeda dan Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten Kotabaru.

Kepala Dinas PMPTSP Prov Kalsel diwakili Kepala Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial menghadiri acara Sosialisasi Perizinan Berusaha melalui OSS sebagai narasumber, pada hari Kamis 22 Oktober 2020 bertempat di hotel Rodhita Banjarbaru yang diselenggarakan oleh Dinas PMPTSP Kota Banjarbaru. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Dr.Hj. Rahmah Khairita, MM dan dimoderatori oleh H.M. Maulana, MM selaku Kabid Penanaman Modal, serta diikuti oleh aparatur teknis perizinan, UMKM dan perusahaan PMDN/PMA yang ada di Kota Banjarbaru.

Kadis PMPTSP Prov. Kalsel didampingi oleh Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan SDA menghadiri Rapat Koordinasi Lanjutan tentang Rencana Penyusunan Pergub Tata Kelola Rotan di Kalimantan Selatan pada hari Rabu 21 Oktober 2020 di Ruang Rapat H. Maksid Setdaprov Kalsel di Banjarbaru. Dari hasil rapat dilaporkan bahwa berdasarkan pasal 15 ayat 1 dan bagian 1 huruf bb angka 2 lampiran UU nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, sub urusan pengelolaan hutan mengenai pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu merupakan urusan pemerintahan konkruen yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Bahwa untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha rakyat serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mengerakkan sektor strategis ekonomi domestic touro mecanico, menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya rotan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan investasi maka perlu dilakukan perbaikan tata kelola dalam pemanfaatan, pengolahan, dan perdangan rotan di Kalimantan Selatan. Untuk semua itu perlu pengaturan untuk pemanfaatan, pengolahan dan perdangangan rotan dalam bentuk Peraturan Gubernur.

Kadis PMPTSP Prov. Kalsel diwakili Kasie Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Bidang Perizinan Ekonomi dan SDA menghadiri Rapat Integritas Penataan Aset dan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kanwil BPN Prov Kalsel di Banjarmasin pada hari Rabu 21 Oktober 2020. Rapat ini bertujuan untuk penyusunan Laporan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Prov Kalsel. Reforma Agraria bertujuan menata kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria dalam rangka mencapai kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat indonesia.

Adapun Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) antara lain berupa pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan; tanah transmigrasi yang belum bersertifikat; HGU yang berakhir dan tidak diperpanjang serta tidak dimanfaatkan/digunakan, tanah Terlantar, dan tanah lainnya usulan masyarakat. Saat ini sejak dbentuknya Tim Gugus Tugas, sudah terdata aset TORA Pelapasan Kawasan Hutan dari daerah : Barito Kuala, Tapin, Balangan, HSS dan HSU chongqihuati

Kepala Dinas PMPTSP Kalsel beserta jajarannya menghadiri acara Focus Group Discussion Hasil Evaluasi Pelayanan Publik secara virtual yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB pada Jumat 16 Oktober 2020. Kegiatan dilaksanakan secara desk evaluation. Acara dipandu oleh Pandji S. selaku evaluator KemenPANRB. Pada kesempatan tersebut disampaikan hasil evaluasi terhadap Dinas PMPTSP Kalsel yang disampaikan oleh evaluator Carina Firstca dan kemudian langsung diberikan klarifikasi terhadap hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2020 tersebut oleh Kepala Dinas PMPTSP Kalsel equitacao mecanica. Turut berhadir pada kegiatan ini dari Unit Pelayanan Pajak Daerah Banjarmasin I yang juga sebagai obyek evaluasi serta Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov Kalsel.

Kepala Dinas PMPTSP Prov. Kalsel, H Nafarin menerima kunjungan dari Dinas PMPTSP Prov. Kalimantan Utara yang dipimpin Bapak David Gunawan, Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I serta Bapak H. Dedy Setiawansyah, Kepala Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II beserta Staf pada hari Selasa 6 Oktober 2020 bertempat di Ruang Rapat Lantai II. Turut berhadir Sekretaris, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Informasi tobogã inflavel com agua, Kepala Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial, Kasi Data dan Informasi serta Tim IT Dinas PMPTSP Prov. Kalsel. Dalam diskusi tersebut dibicarakan terkait sistem informasi perizinan pada kedua dinas.

Kepala Dinas PMPTSP Prov Kalsel beserta jajarannya pada hari Kamis 8 Oktober 2020 menerima kedatangan rombongan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang dipimpin oleh Agus Seruyantara sebagai ketua Komisi didampingi oleh Setwan, BKD dan Dinas PMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur bertempat di Aula Rapat Lantai I. Dalam pertemuan tersebut dibahas masalah harmonisasi SOP antara Kabupaten dengan Provinsi, kewenangan kabupaten yang sudah menjadi kewenangan provinsi, penggunaan dana dekon, aplikasi perizinan, seputar ijin galian C dan ijin perikanan.chongqishuihuati