Archives January 2022

Kadis PMPTSP Kalsel H. Nafarin memimpin acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dan Pakta Integritas ASN, Pakta Integritas Bebas Narkoba, Pernyataan Tidak Melakukan Benturan Kepentingan Tahun 2022, Rabu 26 Januari 2022 di Aula Dinas. Acara juga dirangkaikan dengan Penyerahan Reward Karyawan Terbaik Semester Kedua Tahun 2021. Acara dihadiri seluruh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas PMPTSP Kalsel. Sebagai Karyawan Terbaik diberikan kepada Ibu Rosidah dan Bapak Hafizi.

Kadis PMPTSP Kalsel diwakili Kabid Pengendalian Penanaman Modal menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel Rabu 26 Januari 2022 dengan agenda Pengambilan Keputusan tentang Perda RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 yg dihadiri oleh Gubenur H. Sahbirin Noor hinchables.

Kadis PMPTSP Kalsel diwakili Plt Sekretaris Dinas mengikuti acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS secara daring yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Selatan di Aula Dinas Selasa 25 Januari 2022 didampingi seluruh pejabat struktural dan PNS di lingkungan Dinas PMPTSP Kalsel hüpfburg. Peraturan Pemerintah ini merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini disiplin PNS akan meningkat seiring perkembangan. Pemateri acara ini adalah Bapak Sulkan Kepala BKD Kalsel.

Kadis PMPTSP Kalsel didampingi oleh Plt. Sekretaris dan para pejabat administrator mengikuti acara Sosialisasi Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 660/ 01655/ DLH Tanggal 8 November 2021 Tentang Tanpa Air Minum Dalam Kemasan Plastik Sekali Pakai (Zero Single – Use Plastics Drinking Water) pada Perkantoran Pemerintah Se-Provinsi Kalimantan Selatan Senin 24 Januari 2022 di Ruang Rapat Dinas. Diharapkan dengan acara ini dapat meningkatkan peran aktif seluruh ASN terhadap gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dengan pengelolaan sampah di wilayah perkantoran.

Kadis PMPTSP Kalsel H. Nafarin menghadiri Rapat Asistensi Penguatan Kelembagaan DPMPTSP Dalam Penerapan Kemudahan Perizinan Berusaha Kamis 20 Januari 2022 yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri bertempat di Hotel Millenium Jakarta.

Kadis PMPTSP Kalsel diwakili Kabid Promosi Penanaman Modal mengikuti acara High Level Meeting and Capacity Building dalam rangka diskusi pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan yang merupakan kegiatan rutin Bank Indonesia setiap semester Kamis 20 Januari 2022 bertempat di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel di Banjarbaru. Kegiatan diawali sambutan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Amalison Sembiring, dibuka oleh Asisten II mewakili Gubernur bouncy castle sale. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengendalikan agar inflasi selalu pada angka yang kondusif dalam artian tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi atau pada level yang menimbulkan kegawatan ekonomi. Adanya Tim Pengendalian Inflasi Daerah adalah untuk memastikan posisi inflasi pada posisi angka yang kondusif.

Kadis PMPTSP Kalsel diwakili oleh Analis Kebijakan Ahli Muda M.Mulyadi dan Emzita Hudaya mengikuti Rapat Kerja Program Masyarakat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Rabu 19 Januari 2021 bertempat di hotel NASA Banjarmasin. Acara dibuka oleh Bapak Jackson Lapalonga Kepala BNNP Kalsel dan dilanjutkan Narasumber dari Inspektorat dan Kesbangpol Prov. Kalsel. Direncanakan ada beberapa rencana aksi daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mengeliminir peredaran gelap narkoba diantaranya dengan menyurati instansi pemerintah agar setiap SKPD mempunyai Satgas pencegahan penggunaan narkoba.

Kepala Dinas PMPTSP Prov Kalsel diwakili oleh Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam menghadiri Kegiatan Rapat Asistensi Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat TA 2022 yang dilaksanakan 17 s/d 19 Januari 2022 di Hotel Padjajaran Bogor Jawa Barat. Acara dipimpin oleh Bapak Dr. Prabawa Eka Soesanta, M.Si selaku Direktur Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan dibuka oleh Bapak Dr. Safrizal ZA, M.Si selaku Dirjen Bina Administraasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri. Peserta berasal dari Pejabat PPK Dana Dekonsentrasi dan Operator dari seluruh Indonesia terdiri dari Satuan Kerja Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Inspektorat Daerah dan Dinas PMPTSP. Materi dari narasumber yaitu antara lain sebagai berikut : Arah Kebijakan Dekonsentrasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat oleh Bapak DR. Safrizal ZA, M.Si; Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat oleh Bapak Prabawa Eka Soesanta, M.Si; Peran Sekretariat Bersama Pembinaan GWPP dalam Pencapaian Target Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat disampaikan oleh Ibu Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc; Mekanisme Alokasi Pendanaan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat TA 2022 dan Strategi Pencapaian Target Realisasi Kinerja Kegiatan Dekonsentrasi GWPP disampaikan oleh Bapak Dr. Ir. Bachril Bakri, M.App Sc. Acara dilanjutkan pada Penginputan RAB Kegiatan yang sudah diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri ke Satuan Kerja penginputan ke Aplikasi SAKTI yang dikoreksi langsung oleh Panitia dari Bidang Perencanaan dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri.

Kadis PMPTSP Kalsel Ir H Nafarin, MP menghadiri acara Soft Launching Mall Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Senin 17 Januari 2022. Peresmian MPP yang terletak di Lantai III Pasar Los Batu Kandangan ini dilakukan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan H. Achmad Fikri. Pada MPP ini akan memberikan 117 layanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh 16 instansi, sehingga konsep pemerintahan yang melayani akan tercapai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kata Bupati.

Dinas PMPTSP Prov. Kalsel kembali melakukan inovasi dengan menciptakan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara online. Kepala Dinas PMPTSP Prov. Kalsel melalui Analis Kebijakan, Miftah mengatakan bahwa aplikasi ini diciptakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik.

“Melalui aplikasi ini, pengukuran dilaksanakan secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Dinas PMPTSP Prov. Kalsel dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Miftah, Banjarbaru, Senin (10/1/2021).

Sesuai arahan dari Kedeputian Pelayanan Publik KemenpanRB saat pelaksanaan evaluasi pelayanan publik bahwa unit penyelenggaran pelayanan publik disarankan memiliki aplikasi SKM secara online yang menampilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara realtime.

“Selain melaksanakan amanat dari PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, survei melalui aplikasi ini juga sekaligus melaksanakan instruksi dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” ucap Miftah.

Miftah mengatakan, hasil survei ini sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan dan non perizinan. Bagi masyarakat, IKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

“Nantinya hasil survei ini sebagai dasar dalam mengambil keputusan guna meningkatkan kualitas layanan dan hasil saran dan masukan dari masyarakat akan ditindaklanjuti,” lanjut Miftah.