Loading
Plt. Kepala Dinas PMPTSP Prov Kalsel Ibu Hanifah Dwi Nirwana, ST, MT menghadiri undangan dari Ombudsman RI, Rabu 22 Juni 2022 bertempat di Aula Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel.
Pada kegiatan ini membahas tentang rencana Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan 21 Pimpinan SKPD di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Dinas PMPTSP Prov Kalsel.
Plt. Kepala Dinas PMPTSP Prov Kalsel diwakili Kabid Promosi Bapak H. Muhammad Mulyadi, SE, ME dan Analis Penanaman Modal Bapak Achmad Purwanto, ST, M.Sos mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dengan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Selatan terkait Perkembangan Implementasi OSS-RBA dan Progress Investasi di Kalimantan Selatan, secara virtual melalui zoom meeting, Selasa 21 Juni 2022 bertempat di Ruang Rapat Dinas PMPTSP Prov Kalsel.
Pertemuan ini dibuka oleh Deputi Direktur BI Bapak Muslimin Anwar didampingi Muhammad Darda dan Riza Putera.
Dinas PMPTSP Kalsel menyampaikan perkembangan realisasi investasi Kalimantan Selatan dari tahun 2021 – 2022 berdasarkan sektor, lokasi dan negara serta persentase realisasi berdasarkan YOY dan QOQ. Dalam diskusi juga dipaparkan berkaitan dengan implementasi OSS RBA dan kendala-kendala implementasinya.
Plt. Kepala Dinas PMPTSP Prov Kalsel Ibu Hanifah Dwi Nirwana, ST, MT didampingi Kabid Perizinan Ekonomi dan SDA Bapak Dr. Ir. Miftahul Chair, ST, MT, IPU menghadiri Rapat Tindaklanjut Koordinasi dan Monitoring Pencegahan Korupsi, Selasa 21 Juni 2022 bertempat di Aula H. Maksid Sekretariat Daerah Prov Kalsel.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Prov Kalsel.
Materi yang disampaikan pada kegiatan ini yaitu Public Sector Project Management and Organisational Change: Sebagai Pembekalan untuk Pimpinan OPD dalam Merespon Pending Matters dari KPK.
Plt. Kepala Dinas PMPTSP Prov Kalsel Ibu Hanifah Dwi Nirwana, ST, MT didampingi Kabid Promosi Penanaman Modal menghadiri acara Kunjungan Wakil Duta Besar RI untuk Mesir dan rombongan, Senin 20 Juni 2022 bertempat di Gedung Sekretariat Daerah Lantai 3 Ruang Rapat H. Maksid.
Acara dibuka Wakil Duta Besar RI untuk Mesir Bapak M. Aziz Surya, beliau menyampaikan tentang perkembangan perdagangan Indonesia – Mesir dimana sudah berhubungan baik bahkan saat masa pandemi nilai perdagangan naik antara Indonesia dan Mesir tersebut.
acara ini juga dihadiri oleh Atase Perdagangan KBRI Cairo (Mesir) Bapak Irman Adi Purwanto Moefthi dan juga Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Roy Rizali Anwar
Plt. Kepala Dinas PMPTSP Prov Kalsel diwakili Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Ibu Hj. Mahrita, S.Sos, MM menghadiri Bimbingan Teknis Survey Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik. Acara dibuka oleh Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik KemenpanRB yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kurniawan, SH, M.Si. dan Narasumber dari KemenpanRB, Kamis 16 Juni 2022 bertempat di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman Sekretariat Daerah Prov Kalsel kids bouncy castle.
Pada kegiatan Bimtek ini dijelaskan mekanisme survey kepuasan masyarakat dan forum konsultasi publik meliputi :
1. Prinsip Penyusunan Standar Pelayanan
2. Langkah-langkah pelaksanaan survey kepuasan masyarakat
3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Teknis Penyusunan Laporan serta Tindak Lanjutnya. untuk memperbaiki dan membentuk kualitas pelayanan publik yang terdapat dimasing-masing instansi.
Plt. Kepala Dinas PMPTSP Prov Kalsel diwakili oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Bapak H. Alfiannor Elmi, S.Pi, MM mengikuti Rapat Pengembangan Kawasan Prioritas Banjar Bakula melalui Zoom Meeting, Kamis 16 Juni 2022.
Hasil dari tersebut yaitu mengingat terbitnya UU no 8 Tahun 2022 tentang penetapan Ibu Kota Provinsi di Banjarbaru maka harus dilakukan revisi Rappers tentang Banjar Bakula implikasi lanjutan adalah revisi muatan RT rwp revisi RT rwk Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Batola, dan Tanah Laut fungsi Kota Banjarmasin dan Banjarbaru berubah seiring berubahnya struktur dan pola ruang sehingga rencana pengembangan infrastruktur juga berubah peran Banjar Bakula dalam perspektif perubahan Ibu Kota Kalsel dan IKN harus ditegaskan kembali secara ke ruangan dan strukturnya, dalam struktur ruang agar disepanjang jalan bagian barat Banjar Bakula atau Kalimantan Selatan harus ditentukan pusat kegiatan baru dengan fungsi tertentu seperti pariwisata industri atau agropolitan perlunya penataan kawasan sekitar jalan nasional yang melewati kota Banjarmasin dan kabupaten Banjar. Adapun rencana sistem jaringan jalan nasional sesuai dalam KP 248/2015 tentang jaringan arteri primer dan kolektor primer 1 memprioritaskan
peningkatan aksesibilitas ke Banjarbaru, peningkatan aksesibilitas Pelaihari ke pelabuhan Jorong/Suarangan, peningkatan aksebilitas Pelaihari ke Banjarbaru, peningkatan aksesibilitas pelabuhan Jorong ke wisata Pegunungan Meratus, peningkatan aksesibilitas ke Bandara Internasional dari sisi Kabupaten Banjar, dan masing-masing Kabupaten/Kota memaparkan prioritas pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Dinas PMPTSP Prov Kalsel melakukan pengawasan pada PT. SYIFA MEDIKA PERSADA yang berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kamis 16 Juni 2022.
Dinas PMPTSP Prov. Kalsel melakukan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada PT. Mandiri Rajawali Group di Kab. HSS, Kamis 16 Juni 2022.
Dinas PMPTSP Prov Kalsel melakukan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ke PT Berkah Lancar Mandiri Tapin yang dilaksanakan oleh Tim Dinas PMPTSP Prov Kalsel, Rabu 15 Juni 2022.
Plt. Kepala Dinas PMPTSP Prov Kalsel Ibu Hanifah Dwi Nirwana, ST, MT menghadiri Rapat Koordinas dan Monitoring dan Pencegahan Korupsi, Rabu 15 Juni 2022 bertempat di Aula Aberani Sulaiman Sekretariat Daerah Prov Kalsel.
Rapat dibuka sekaligus dipimpin oleh Sekretaris Daerah, sedangkan dari Dinas PMPTSP dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Dinas PMPTSP Prov Kalsel. Materi yang dibahas pada rapat kali ini mengenai capaian MCP Provinsi Kalsel Tahun 2021 adalah 89,01 % sedangkan capaian pada area perizinan adalah 100 %.
Dan ditahun 2022 sangat diharapkan untuk mempertahankan capaian 100 % pada area perizinan dengan beberapa sub indikator penilaian yang baru, adapun rencana aksi untuk memenuhi sub indikator penilaian tersebut adalah agar berkordinasi dengan Dinas PUPR terkait penyusunan Perda RZWP3K yang terintegrasi dengan RT RW Provinsi Kalsel, agar segera menyusun Perkada pelimpahan kewenangan perizinan sesuai dengan Perpres No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta SOP perizinan dan SOP pengawasan. Dimana sesuai target pada bulan September (B09) harus selesai.