Archives February 2024

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Ibu Wahdatun Nissa Alkaff, S.H., bersama Sub Koordinator Bapak Rasyi Hamdi, S.H., Dengan staf Muhammad Rafif Ridwan, S.H menghadiri Focus Group Discussion dengan Agenda Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024, Senin 19 Februari 2024 bertempat di Ruang Rapat H. Maksid Kantor Sekretariat Daerah Prov.kalsel. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka oleh Plt. Biro Hukum Bapak H. Sulkan, SH, MM, dengan narasumber Kabag Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov inflatable water slide. Kalsel Bapak Said, SH, LL.M Kabag Biro Hukum dengan materi Kebijakan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Gubernur, Kasubdit Wilayah 1 Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Bapak Slamet Endarta, S.Sos, M.AP dengan materi Pembinaan Produk Hukum Prov. Kalsel.

Kepala Dinas PMPTSP Prov Kalsel yang diwakili oleh Sekretaris Dinas PMPTSP Prov Kalsel Bapak Fitridani, S.T, M.S berhadir untuk menjadi Narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) “Pengembangan Industri melalui Peningkatan Investasi, dukungan Energi, dan Tenaga Kerja yang Berkualitas” yang diselenggarakan oleh Bappeda Prov Kalsel, Selasa 6 Februari 2024 bertempat di Ruang Rapat Syahril YP, Lantai II, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru.

Peserta yang berhadir pada kegiatan ini yaitu dari Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, BI dan Kanwin Ditjen Perbendaharaan Prov Kalsel, Kepala Dinas Prov Kalsel, serta Bappeda Kab/Kota.

Pranata Komputer Terampil pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Bapak Rahmat Maulana dan Staf Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset Ibu Ririn Ulfiana menghadiri Sosialisasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Daftar Data Prioritas oleh Produsen Data, Kamis 1 Februari 2024 bertempat di Ruang Rapat Syahrir YP. Lt I Bappeda Prov Kalsel. Kegiatan Rakor ini dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, dilanjutkan dengan Sosialisasi Pembinaan Data Statistik Sektoran di Provinsi Kalimantan Selatan Oleh Bapak Firmanuddin S.Si dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilanjutkan dengan Pemetaan Data Pada Sistem E-Walidata dalam Penentuan Data Prioritas oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.